Gak Mau Kalah dengan Mahasiswa, Para Dosen Ikut Kepung Istana Merdeka Tolak UU Cipta Kerja

Aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang akan digelar di depan Istana Merdeka, hari ini Selasa 20 Oktober 2020, rencananya tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dan buruh, melainkan juga akademisi alias dosen.

Perlu juga diketahui aksi demo juga bertepatan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin.

Terkait aksi demonstrasi yang juga diikuti oleh sejumlah akademisi, dosen Universitas Negeri Jakarta yang mewakili Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law, Abdil Mughis Mudhoffir menyatakan, bahwa imbauan dari Kemendikbud kepada mahasiswa untuk tidak ikut demo adalah pengekangan kebebasan akademik dan berpendapat.

Menurutnya, Aliansi menegaskan bahwa demonstrasi adalah bentuk dari buntunya saluran kritik yang telah dilakukan oleh rakyat melalui berbagai kertas kebijakan, karya ilmiah, maupun opini di media.

"Demonstrasi dijamin oleh konstitusi, imbauan ini bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017), khususnya prinsip empat dan prinsip lima," katanya, kemarin, seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id.

prinsip keempat itu berbunyi, insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan.

Kemudian, prinsip lima berbunyi otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

"Dengan otonominya, tanggung jawab perguruan tinggi dalam memproduksi dan mendiseminasikan pengetahuan hanya kepada kebenaran, bukan pada penguasa," tegasnya.

Terkait itu, ia juga menilai imbauan Kemendikbud kepada dosen agar tidak memprovokasi mahasiswa demo adalah bentuk intervensi terhadap independensi dosen sebagai akademisi yang hanya tegak pada kebenaran.

Dengan kata lain, tidak boleh ada okupasi politik di kampus dengan mengintervensi kebebasan kampus.

"Tanpa diprovokasi oleh dosen, mahasiswa telah menjadi aktor terdepan yang menyuarakan kebenaran bersama buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang menjadi korban kesewenangan penguasa," ucapnya.

Karena itu, Aliansi meminta Kemendikbud mencabut surat imbauan itu, mengajak seluruh rektor perguruan tinggi untuk menolak imbauan itu dan mendukung aksi demonstrasi yang tertib dan damai serta patuh protokol kesehatan Covid-19.

"Ini dilakukan guna menentang kesewenangan kekuasaan yang beraliansi dengan pengusaha melalui pembentukan paket UU bermasalah, terutama UU Cipta Kerja," ujarnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com